Aneh, Banyaknya Pemberitaan Terkait Kinerja Dinas PUPR Kota Tangerang, Kadis, Sekdis Dan Kabid Dinas PUPR Seolah Tutup Mata
Tangerang. Beranda Lentera Nusantara - Banyaknya pemberitaan di beberapa media online terkait kinerja dinas PUPR yang dinilai kurang baik, seperti dugaan jual beli paket PL, pembangunan embung yang dikeluhkan masyarakat dan dugaan terjadinya korupsi di dinas PUPR Kota Tangerang, tidak pernah mendapat respon, tanggapan atau bantahan, padahal awak media sudah pernah mencoba menghubungi Kadis PUPR, Sekdisdan Kabid OP pada Dinas PUPR Kota Tangerang malalui WhatsApp, untuk konfirmasi tentang pemberitaan yang beredar.
Menurut Kabid Humas Media Center Indonesia ( MCI ) Kota Tangerang, M. Soleh ", sangat disayangkan, baik Kadis, Sekdis maupun Kabid Dinas PUPR Kota Tangerang, seolah enggan dan terkesan tutup mata dalam menanggapi adanya pemberitaan terkait kinerja dinas PUPR yang dinilai negatif, apalagi dengan adanya dugaan korupsi di dinas PUPR Kota Tangerang yang diduga sudah berjalan sekitar setahun lebih "; ungkap M. Soleh, saat dijumpai di sekretariat MCI kota Tangerang, pada Sabtu ( 16/9/2023 ).
Kabid OP, berinisial D yang sempat diminta tanggapannya oleh awak media melalui WhatsApp, pada Senin ( 11/9/2023 ) tidak menanggapi dan seolah enggan untuk berkomentar terkait adanya dugaan korupsi yang dilakukan oleh anak buahnya.
" Sungguh ironis, kenapa temuan dari awak media terkait adanya dugaan korupsi tidak direspon oleh pejabat pemangku kebijakan yang mempunyai wewenang, bahkan terkesan tutup mata dan seolah membiarkan adanya temuan dari awak media yang nantinya dapat mencoreng nama baik Kota Tangerang yang mempunyai slogan ' Akhlakul Karimah, ujar M. Soleh, yang di jumpai di sekretariat MCI kota Tangerang.
" Ternyata diera keterbukaan informasi sekarang ini, masih ada saja pejabat yang saat diminta tanggapannya oleh awak media terkait adanya temuan atau permasalahan di instansinya, malah tidak mau menanggapi atau merespon, bahkan nomer telepon seluler milik awak media diblokir, sehingga terkesan pejabat tersebut, enggan untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan awak media atau alergi dengan media ", ujar Kabid Humas MCI ini.
" Kalau ditingkat pimpinannya tidak mau menanggapi adanya temuan dari awak media, berarti terindikasi pimpinannya juga ikut ikut bermain alias kongkalikong ", ujarnya.
" Menurut saya, kalau jadi pejabat publik, harus siap dikritik, kalau tak mau dikritik, mundur saja sebagai pejabat publik ", tegas M. Soleh.
( Hjk )
